feri amsari. Sebab, menurut dia, setiap daerah punya pengadilan tingkat satu ini. feri amsari

"Menuntut agar UU Cipta Kerja ditarik dan dibatalkan dengan membentuk Perppu sebagai bentuk pertanggungjawaban presiden yang mengusulkan UU ini," kata Direktur Pusako Feri Amsari dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/10/2020). Hal tersebut diutarakan Feri Amsari yang juga sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) dalam merespons putusan PN Jakarta Pusat atas gugatan Partai Prima terhadap KPU. Lihat profil Feri Amsari di LinkedIn, komunitas profesional terbesar di dunia. Perkara penundaan Pemilu inilah yang akhirnya membuat Feri Amsari angkat bicara. Debat panas Gayus Lumbuun dengan pakar hukum tata negara Feri Amsari. "Dalam putusan MK 91 itu perintahnya. Rabu, 6 September 2023; Cari. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari dalam Forum Diskusi Denpsar 12 bertajuk Perubahan Sistem Pemilu dan Dampaknya Bagi Demokrasi yang digelar secara virtual, Rabu (22/2/2023). Saat ini PUSaKO aktif melakukan advokasi dan penelitian tentang isu-isu hukum terkini serta menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk mewujudkan esensi dan eksistensi konstitusiJAKARTA, KOMPAS. Menurutnya, putusan PN Jakpus itu juga disebut telah melanggar melanggar peraturan Mahkamah Agung. Jakarta, Gatra. Fitriani Ahlan Sjarif h. JawaPos. Pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat ini. com - Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari menilai, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda tahapan Pemilu 2024 terkesan janggal. Sebab, masyarakat. Ia menilai bahwa pengesahan Perppu jadi UU Cipta Kerja itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 52 ayat (4) dan ayat. Hal itu tergambar dari isi pidato kenegaraan Jokowi dalam sidang umum MPR pada 16 Agustus 2023. com - Anggota DPR RI dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Ima Suryani Chaniago menegur Direktur Pusaka Universitas Feri Amsari saat keduanya menjadi. H. PETUALANG kuliner menjadi cita-cita Feri Amsari sejak muda. Pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, mengkritik usulan pembubaran KPK yang diungkapkan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri. Anak kampung. "Bagi saya itu diskriminatif, perspektif yang berbeda soal. kumparanNEWS. Feri Amsari menilai perpanjangan masa jabatan merupakan perkara yang boleh sepanjang disepakati oleh pembentuk undang-undang dan diatur sedemikian rupa oleh konstitusi. Pria 39 tahun itu berharap Tim Saber Pungli dapat bekerja dengan baik untuk memastikan layanan publik. "Upaya kemudian. Sebab, menurut dia, setiap daerah punya pengadilan tingkat satu ini. Diberitakan sebelumnya, Kuasa Hukum Partai Buruh Feri Amsari mengatakan, pihaknya dirugikan dengan adanya aturan PT 20 persen. Feri Amsari Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) dan Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas. Metode mengubah, mencabut, dan membentuk beberapa undang-undang sekaligus ke dalam satu undang-undang itu (Massicotte, 2013) diterapkan secara salah kaprah di. Law, London: Published by Blackstone Press Limited, h. Tudingan Feri Amsari ini sangat berbahaya apalagi dia adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dosen di Universitas Andalas, Padang yang menjadi panutan banyak orang,†tegas Darmizal dalam keterangannya, (12/5). Dosen hukum tata negara di Universitas Andalas, Feri Amsari, mempertanyakan alasan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terkait masa jabatan pimpinan KPK dan. Anggota: Erwin Moeslimin Singajuru Stafsus Menko Polhukam, Aminuddin Ilmar, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, Erasmus A. Aspirasi seolah disambut dengan sinyal setuju. com - Dosen hukum tata negara dari Universitas Andalas Feri Amsari yakin, cepat atau lambat, masyarakat akan menggugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mengulas 1 Tahun Jokowi Maruf Amin memimpin Indonesia. Saat ini, ia merupakan pengajar di Fakultas Hukum Universitas. Yang pasti ini memperjelas sakit parah. Jumat, 29 September 2023 CariDirektur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, memberikan pandangannya terkait dengan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD soal TNI/Polri bisa menjadi penjabat (Pj) kepala daerah. Perubahan UUD 1945, Perubahan Konstitusi Kesatuan Republik Indonesia . Semester Matakuliah Kelas SKS Fakultas Program Studi; 1: Genap 2022: HUKUM TATA NEGARA: 1. Saya gabungkan karena memang Presiden cawe-cawe," kata Feri dalam diskusi Catatan Demokrasi tvOne yang dikutip VIVA, pada Rabu,. com - Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari mengomentari pernyataan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana perihal informasi Mahkamah Konstitusi yang akan memutuskan sistem pemilu proporsional tertutup. TRIBUNWOW. M. "Secara konstitusional dalam konteks warga negara biasa, berlaku Pasal 28B UUD 1945 di mana setiap warga negara dijamin haknya untuk membentuk keluarga dalam ikatan. Termasuk menurut Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari. COM - Pengamat Hukum Tata Negara, Feri Amsari memberikan pandangannya terkait munculnya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Adam Muhsi i. com – Pakar humum tata negara Feri Amsari tidak ada alasan apapun untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024. Suara. TRIBUN-TIMUR. Kamis, 3 September 2020 10:19 WIB Penulis: Vincentius Jyestha CandradityaJAKARTA, KOMPAS. Hal itu Feri sampaikan merespons Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang belum lama ini mengabulkan. Wacana penundaan Pemilu Serentak 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden kembali menjadi perbincangan arus utama di publik. Feri menilai, sikap anggota DPR maupun partai politik yang ogah-ogahan hingga menolak membahas Rancangan Undang Undang (RUU) Perampasan Aset, membuat tuduhan bahwa mereka. Negara bisa masuk dalam ruang yang. UU ini cacat secara formil," kata Feri Amsari. Meski bany. Lihat profil. Dalam salah satu amar putusannya, menghukum KPU menunda sisa tahapan Pemilu 2024. T. Presiden Jokowi mengakui akan cawe-cawe di Pemilu 2024 untuk memastikan pembangunan di pemerintahannya tetap dilanjutkan di kepemimpinan selanjutnya. Ia mengajar pada Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand),. Baca konten dari Feri Amsari di kumparan. Feri mengatakan, pedoman interpretasi tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12. Selain sebagai pengamat hukum tata negara, pria tamatan William and Mary Law School, Virginia, Amerika Serikat ini juga aktif sebagai peneliti senior dan. Jumat, 14 April 2023 15:47 WIB. COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyoroti fenomena pengesahan Perppu Citpa Kerja menjadi Undang-Undang di tengah gelombang penolakan publik. H. H. Sebab, MK dinilai sudah sangat jelas menyatakan anggota TNI/Polri aktif tak bisa menjadi penjabat kepala daerah. Pakar hukum tata negara Feri Amsari menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK jadi 5 tahun bernuansa politis. the Center for Constitution Studies. JAKARTA, KOMPAS. H. com - Kubu Rocky Gerung menghadiri gugatan perdata yang dilayangkan oleh Advokat David Tobing di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Pemerintah dan DPR mempunyai waktu 2 tahun. Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum tata negara Feri Amsari, S. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari menilai pembubaran FPI bermasalah jika dilihat dari segi Undang-Undang Dasar 1945. , 1992- (penulis) Ari Wirya Dinata, 1992- (penulis) Beni Kurnia Illahi (penulis) Muhammad Ikhsan Alia (penulis) Mochtar Hafiz, 1994- (penulis) Wahyudi Wirja, 1994- (penulis) Wenny Purnama Yantce (penulis) Fitri Anindita, 1994- (penulis. It is brought through “the wind of discourse” by philosopher from ancient time to the post-modernist thinkers. com - Pakar hukum tata negara Feri Amsari meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri untuk segera mundur dari Kepolisian RI (). Perwakilan Themis Social Indonesia, Feri Amsari yang. Ia mengajar pada Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumatra Barat. Lebih lanjut, Feri Amsari menyampaikan alasan penolakannya tersebut berdasarkan dari pendekatan konstitusional, undang-undang (UU), dan kode etik MK. JAKARTA, KOMPAS. id- Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari membongkar kebusukan verifikasi faktual partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2024 yang dilakukan oleh Direktur Pusat Studi Konstitusi ( Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari menilai, perubahan tersebut tidak berlaku surut bagi Rektor UI yang disahkan dengan statuta lama. com - Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menilai ada kejanggalan atas keputusan jaksa penuntut umum (JPU) yang tidak mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan banding Pinangki Sirna Malasari. Feri juga menilai alasan pemerintah dan DPR yang melakukan penghapusan pasal itu sesuai kesepakatan rapat panitia kerja tidak masuk akal. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari merespons alasan pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. "Kami supporting bagi. COM, MAKASSAR- Feri Amsari menjadi trending topik google, Kamis (10/10/2019). Usman Hamid Direktur Eksekutif Amnesty. Jakarta (ANTARA) - Ahli Hukum Tata Negara sekaligus Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Feri Amsari mengaku heran terkait rencana mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup saat tahapan sudah berjalan. com - Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai Mahkamah Konstitusi (MK) bersikap tak bertanggung jawab jika terus mengulur putusan uji materi syarat usia minimal dan maksimal capres-cawapres dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. T. M. Menurutnya, sejumlah partai politik (parpol) yang menyampaikan usulan itu sudah terlalu nyaman berada di lingkaran kekuasaan pemerintahan. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, menyatakan sosok krusial dalam episode pelemahan KPK adalah Presiden Jokowi. "Tidak bisa tanpa kajian, terburu-buru, kemudian mengusulkan penghapusan," kata Feri. com - Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari menilai terdapat unsur pelanggaran dalam berubahnya redaksi putusan Mahkamah Konstitusi ( MK) pada perkara nomor 103/PUU-XX/2022 soal uji materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK. JawaPos. "Saya agak bertanya-tanya, apakah MA tidak. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada hakim konstitusi Guntur Hamzah dinilai pakar hukum tata negara Feri Amsari sangat subjektif Jumat, 25 Agustus 2023 CariFoto: Antara. Pasalnya, penghapusan itu tak bisa dilakukan tanpa kajian mendalam. Feri Amsari. COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari berbicara mengenai godaan bagi presiden untuk Memperpanjang. Kumpulan Berita FERI AMSARI: Pakar Hukum Tata Negara Sebut Presidential Threshold Disalahartikan Partai Politik - Suara. ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari menilai, vonis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda pelaksanaan Pemilu 2024 adalah keputusan yang melampaui kewenangannya. Nasional. ( lahir 2 Oktober 1980 ) adalah seorang aktivis hukum dan akademisi Indonesia. , M. JAKARTA, KOMPAS. Feri Amsari (Ari Saputra/detikcom) Jakarta - Dosen hukum tata negara di Universitas Andalas, Feri Amsari, mengungkapkan sejumlah kejanggalan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait masa. Zunita Putri - detikNews. Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai penunjukan ini tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). "Tidak diperkenankan Pengadilan Negeri. ( lahir 2 Oktober 1980 ) adalah seorang aktivis hukum dan akademisi Indonesia. Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari menyebut langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) keliru karena menerbitkan Perppu, ia pun tidak melihat adanya urgensi, Senin (2/1/2023). Para pembentuk UU, yakni pemerintah dan DPR diberikan waktu paling lama 2 tahun untuk. DPR mendadak mencopot Aswanto sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). JAKARTA, KOMPAS. 1, dalam Feri Amsari, 2011. M. Padang (ANTARA) - Akademisi Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) Padang Feri Amsari melihat Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dijadikan alat politik untuk mempertahankan isu pembelahan yang terjadi pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Pasalnya, sanksi Mahkamah Agung lebih. oleh Amsari, Feri. Perubahan UUD 1945: Perubahan konstitusi negara kesatuan RI melalui keputusan mahkamah konstitusi . Feri Amsari (Ari Saputra/detikcom) Jakarta - Dosen hukum tata negara di Universitas Andalas, Feri Amsari, mempertanyakan alasan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan Wakil Ketua KPK. Kalau Anda tidak mengakui pemerintahan ini silakan pergi ke luar negeri," tegur Irma kepada Feri Amsari. Edita Elda, S. Feri menjelaskan, dalam Pasal 22 Ayat 1 UUD, Perppu bisa dikeluarkan kalau ada kegentingan memaksa. Kecuali memang kondisi force majeure yang dapat menunda pelaksanaan kontestasi politik seperti kiamat. Jumat, 9 Juni 2023 18:34 WIB Penulis: Ilham Rian PratamaBersama Feri Amsari dan Novel Baswedan", Selasa (3/1). Dia menuturkan, dalam Putusan MK No. Publik Dinilai Anggap KPK Tak Setangguh Dulu. Menurut pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, rumor bahwa MK akan mengegolkan sistem Pemilu proporsional tertutup dipengaruhi oleh kecurigaan yang meluas bahwa lembaga. constitutional law; anticorruption; criminal law; 211. com - Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Feri Amsari menilai, putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik bukan menjadi halangan untuk merevisi UU ITE. Berita dan foto terbaru Feri Amsari - Feri Amsari Soroti Pertanyaan Janggal Tes ASN Pegawai KPK, Mulai dari FPI hingga Program Pemerintah Sabtu, 15 April 2023 CariTEMPO. Feri mengungkapkan, Jokowi sah mengikuti putusan MA dan MK, namun juga mesti menghormati temuan dari Ombudsman dan Komnas HAM. "Tidak diperkenankan pengadilan negeri memutuskan untuk menunda pemilu karena itu bukan yurisdiksi dan kewenangannya," ujar Feri dalam keterangannya, Jumat (3/3/2023). "Saya agak bertanya-tanya, apakah MA tidak mempertimbangkan berbagai hal. Feri Amsari menyebut pemerintah dan DPR tidak bisa menghapus pasal dalam undang-undang yang telah disahkan. Perppu. - Halaman 4Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari memberikan empat catatan pentinu bagi Tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu RI periode 2022-2027. Jakarta (ANTARA) - Ahli Hukum Tata Negara sekaligus Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menduga rencana mengubah sistem pemilihan umum (pemilu) dari proporsional terbuka ke proporsional tertutup untuk menunda pesta demokrasi lima tahunan tersebut. It seeks to address the issue as to how political parties can contribute in the promotion of political stability and democracy in Indonesia. Ahli hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari menduga ada niat ingin 'melanggengkan' potensi Pemilu 2024 tertunda dari pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Pegiat antikorupsi yang juga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari mengaku sangat kesal ketika mendengar kabar mantan Juru. "Ini langkah tepat dan sudah sesuai UU (Keputusan Menkumham)," kata Feri kepada wartawan, Rabu (31/3/2021). , M. Feri Amsari menilai pengadilan belum berwenang mengadili sengketa Partai Demokrat sebelum sidang mahkamah partai digelar sesuai UU Parpol. com - Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menyayangkan sikap Mahkamah Konstitusi (MK) yang memproses gugatan sistem pemilihan umum (Pemilu) proporsional untuk kembali menjadi proporsional tertutup. LINIMASA - Pakar hukum tata negara, Feri Amsari mengatakan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang menyatakan Pemilu 2024 ditunda merupakan keputusan yang aneh dan mengejutkan. Ia menegaskan bahwa Firli Bahuri tidak lagi memenuhi syarat menjadi pimpinan KPK karena pernah diberikan sanksi etik ketika menjabat sebagai direktur deputi penindakan di. JAKARTA, KOMPAS. Suara. Keputusan ini pun mengundang banyak tanya. Jakarta (ANTARA) - Ahli Hukum Tata Negara sekaligus Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Feri Amsari mengaku heran terkait rencana mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup saat tahapan sudah berjalan. Melansir dari kanal YouTube Metro TV, Feri Amsari mengungkapkan pendapatnya terkait penundaan Pemilu oleh Pengadilan Negeri. TRIBUNNEWS. Bahkan, tegas Feri, bila Tanak tak disanksi berat, maka bubarkan saja Dewan Pengawas KPK. Ia menjadi perbincangan publik karena dicecar habis oleh anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Arteria Dahlan. Sebagaimana diketahui, UUD. , LL. Suara. JAKARTA, KOMPAS. Penyingkiran ini menurut Feri Amsari bertujuan untuk merekayasa alat bukti korupsi yang terjadi. Menurut Feri, hal itu terbukti saat Indonesia memiliki Garis Besar Haluan Negara ( GBHN) di masa Orde Lama dan Orde Baru yang saat itu. Selain Feri Amsari, juga hadir Rocky Gerung (akademisi), Irma Chaniago (Nasdem), Aria Bima (PDIP), hingga Anggota DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera. Ketiga, adalah pemodal atau investor,” ucap Feri Amsari membuka pernyataannya dalam Sidang Rakyat pada 31 Mei 2020. H. "Begitu seseorang dipanggil jadi menteri, dia menerima, lalu diumumkan, dilantik secara resmi,. Baca Juga: Denny Indrayana Surati Megawati: Keselamatan Bangsa Sedang Dipertaruhkan, Mohon Hentikan Siasat Pemilu Ditunda Ia menjelaskan bahwa hakim-hakim konstitusi sendiri diajukan oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Dia menilai hakim juga abai membaca keresahan publik terhadap korupsi, apalagi dalam masa. Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, pemerintah dan DPR harus memperbaiki UU Cipta Kerja sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Jumlah pelanggaran sebanyak 64 kasus, terutama Pasal 28H ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta. Jumat, 14 April 2023 15:47 WIB. COM - Feri Amsari lahir di Padang, Sumatra Barat, pada 2 Oktober 1980. kumparanNEWS. Dosen hukum tata negara Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mungkin mengeluarkan keputusan presiden. Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari menilai, tindakan korupsi para pejabat pada saat. Napitupulu g. H Hukum Tata Negara Ilmu Hukum 5. COM - Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari bicara tentang isu adanya upaya-upaya untuk menunda Pemilu. Yaitu kepala daerah yang habis di 2022 dan 2023. Jumat, 7 Juli 2023 15:42 WIB. Hal ini dikatakan Feri Amsari karena saat ini Presiden Jokowi sedang menjabat sebagai Presiden RI, namun jika mencalon jadi Wapres itu aneh dan merusak marwah. JAKARTA, KOMPAS. Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari, berpandangan salah satu yang mesti dipakai. Halaman allRancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP) bakal disahkan menjadi Undang-undang. Padang Area, West Sumatera, Indonesia. Lihat profil lengkapnya di LinkedIn dan temukan koneksi dan pekerjaan Feri di perusahaan yang serupa.